Media

Pakar: Perkara BLBI Tidak Dapat Diselidiki Secara Fakta Hukum

ANTARA News  – Pakar hukum Otto Hasibuan menyebutkan perkara Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) telah berakhir atau tidak dapat diselidiki secara fakta hukum. “Kebijakan itu rangkaian untuk mengatasi krisis termasuk kebijakan BLBI dan program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) melalui proses politik dan berlandaskan hukum yang sah,” kata Otto di Jakarta Jumat. Otto mengungkapkan landasan… Read More Pakar: Perkara BLBI Tidak Dapat Diselidiki Secara Fakta Hukum

Fakta, Media

Ernst & Young Temukan Kelebihan Dana Nursalim US$1,3 juta

Senin, 29 Desember 2003 INDOFINANZ – Hasil penilaian secara menyeluruh dari aspek keuangan (financial due dilligence/FDP) yang dilakukan oleh Ernst & Young terhadap aset-aset yang diserahkan Sjamsul Nursalim terdapat kelebihan dana sekitar US$ 1,3 juta. Kendati demikian, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tidak akan mengembalikan kelebihan dana tersebut kepada Nursalim. Tjan Soen Eng dari Ernst… Read More Ernst & Young Temukan Kelebihan Dana Nursalim US$1,3 juta

Fakta, Media

Indef Khawatir Nasib SKB WP Seperti SKL BLBI

KONTAN. CO. ID –  Kebijakan penghapusan denda pajak oleh pemerintah untuk menstimulus pembayar pajak dikhawatirkan banyak pihak. Akan kah kebijakan yang dijalankan saat ini, akan dipermasalahkan kembali jika rezim pemerintahan berganti. Seperti diungkapkan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara. Menurut Bhima, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017… Read More Indef Khawatir Nasib SKB WP Seperti SKL BLBI

Fakta, Media

Puluhan Obligor BLBI Masih Menunggak Rp 31 Triliun

“Total mencapai Rp31 triliun sekian. Itu yang masih kita urus. Seperti Texmaco, waktu kasusnya dilimpahkan kan tunggakannya belum selesai,” kata Sonny Loho. KBR.ID – Kementerian Keuangan masih mengejar tunggakan utang dari 22 obligor yang mendapat kucuran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Sonny Loho mengatakan, salah satu obligor yang menunggak… Read More Puluhan Obligor BLBI Masih Menunggak Rp 31 Triliun

Fakta, Media

Sri Mulyani Kejar 22 Pengutang BLBI Senilai Rp 31 Triliun

“Kan kadang-kadang ada yang berpendapat mereka tidak ada utang lagi, tapi menurut kami ada. Ini masih diusahakan terus.” – Menteri Keuangan Sri Mulyani KATADATA NEWS – Peningkatan status penyidikan kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah mendorong Kementerian Keuangan untuk mengejar kewajiban obligor lainnya. Tercatat, sebanyak 22 obligor… Read More Sri Mulyani Kejar 22 Pengutang BLBI Senilai Rp 31 Triliun

Fakta, Media

MSAA dan Kepastian Hukum

Oleh Mas Kumambang 05 Juni 2017 KOMPASIANA – Persoalan klasik yang hingga kini masih menghantui masyarakat, tak terkecuali investor dan pengusaha, adalah rendahnya mutu pelayanan dan penegakan hukum di negeri ini. Akibatnya, hukum belum bisa dijadikan sandaran bagi pencari keadilan. Bukan rahasia lagi bahwa slogan “semua orang sama kedudukannya di depan hukum” masih sebatas pemahaman… Read More MSAA dan Kepastian Hukum

Fakta, Media

BLBI-BDNI: Daur Ulang Kasus?

Oleh Ahmad Fuad Afdhal 31 Mei 2017 KOMPASIANA – Awal bulan Mei, muncul breaking news di media sosial ketika KPK mengumumkan akan menjadwalkan pemeriksaan saksi untuk tersangka BLBI pekan depannya. Ini ditegaskan oleh Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah kepada para wartawan Senin 1 Mei 2017. Lebih jauh disampaikan oleh Febri Diansyah bahwa KPK telah… Read More BLBI-BDNI: Daur Ulang Kasus?

Fakta, Media

Pengamat, Soal SKL BDNI, Kejagung Sudah Keluarkan SP3

FORUM KEADILAN | 16 Mei 2017, Jakarta – Dibukanya kembali kasus pemberian Surat  Keterangan Lunas (SKL)  kepada Sjamsul Nursalim, salah satu obligor BLBI yang mengikuti  Program Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) oleh KPK mendapat perhatian dari kalangan pemerhati hukum. Salah satunya adalah Irfan Melayu SH, LLM, Praktisi dan Pengamat Hukum alumni Leiden University. Menurutnya,  kasus pemberian… Read More Pengamat, Soal SKL BDNI, Kejagung Sudah Keluarkan SP3