POSKOTANEWS – Tim Kuasa hukum Sjamsul Nursalim (SN), Otto Hasibuan, heran perkara BLBI selalu muncul menjelang pergantian pemerintahan.
“Yang mengherankan, kenapa hanya BDNI dan SN saja yang diributkan oleh KPK, padahal banyak bank lain yang juga mendapat BLBI,” tanya Otto dalam keterangan pers di Hotel Grand Sahid, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (19/6/1999).
Otto mengatakan sebenarya kasus ini sudah selesai 20 tahun lalu melalui penandatanganan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSSA) pada 25 Mei tahun 1999.
Dalam perjanjian MSSA tersebut, SN sudah menyelesaikan kewajibannya dengan membayar secara tunai Rp1 triliun dan 30-an asset senilai Rp27,4 triliun.
“Dalam MSSA tersebut pemerintah menerbitkan release and discharge yang menjamin kepastian hukum tidak akan menuntut SN dan melepaskannya dari tanggungjawab begitu juga direksi BDNI. Jadi masalah ini sudah selesai. Kenapa sekarang muncul lagi,” tanya Otto yang sudah menggugat Hasil Audit BPK tahun 2017 ke PN Tangerang.
Otto mengungkapkan, kasus BLBI yang melibatkan kliennya selalu muncul setiap pergantian pimpinan negara.
Saat zaman Habibie, pemerintah akhirnya membuat UU No. 25/2000 (Propenas), yang memerintahkan agar debitur yang telah menandatangani dan memwnuhi MSSA perlu diberi jaminan kepastian hukum.
Zaman pemerintahan Gus Dur, BPPN yang menangani BLBI kembali diaudit pada tahun 2002, khususnya yang terkait BDNI. “Audit BPK menyebutkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BDNI sudah closing pada 25 Mei 1999 dengan membayar kewajibannya, ” tutur Otto.
Kini kasus ini kembali muncul menjelang Pemilu, bahkan KPK menetapkan SN dan istrinya dijadikan tersangka, setelah Kepala BPPN Sarifudin Tumenggung divonis bersalah dalam kasus penanganan BLBI terkait BDNI. “Klien kami SN menganggap diperlakukan tidak adil. Kenapa dulu dijamin tidak akan dituntut, tapi kini malah dijadikan tersangka,” ujarnya. “Karena itulah SN menggugat audit BPK di PN Tangerang.” | POSKOTANEWS / 19JUNI2019