Media

Kepastian Hukum Masih Jadi Sorotan, Apindo Khawatirkan Persoalan Ini

04 Juni 2018 JAWAPOS.COM — Jaminan kepastian hukum di Indonesia masih menjadi persoalan bagi sejumlah pengusaha. Kondisi itu dikhawatirkan akan memicu hilangnya keinginan para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Kekhawatiran itu diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Salah satu contohnya adalah diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah… Read More Kepastian Hukum Masih Jadi Sorotan, Apindo Khawatirkan Persoalan Ini

Media

Lemahnya Kepastian Hukum Picu Demotivasi Pengusaha

04 Juni 2018 REPUBLIKA + METROTVNEWS + LIPUTAN6 + JPNN + GATRA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai jaminan kepastian hukum di Indonesia masih sangat lemah, sehingga bisa memicu demotivasi atau hilangnya gairah para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah satu obligor… Read More Lemahnya Kepastian Hukum Picu Demotivasi Pengusaha

Media

Ketidakpastian Hukum Kasus BLBI Jadi Sorotan Apindo

RAKYAT MERDEKA ONLINE —  Jaminan kepastian hukum di Indonesia masih sangat lemah, sehingga bisa memicu demotivasi atau hilangnya gairah para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu contoh yakni diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah satu obligor BLBI yang secara resmi sudah dinyatakan lunas oleh beberapa rezim pemerintahan sebelumnya. Ketua Umum… Read More Ketidakpastian Hukum Kasus BLBI Jadi Sorotan Apindo

Media

Pengamat: Dakwaan Syafruddin Arsyad Bisa Batal Demi Hukum

28 Mei 2018 SUARA.COM — Dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung harus batal demi hukum. Ini terjadi apabila dalam pembuktiannya nanti majelis hakim Tipikor menemukan adanya penyimpangan dalam Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017 yang dijadikan alat bukti. Ini ditegaskan Guru… Read More Pengamat: Dakwaan Syafruddin Arsyad Bisa Batal Demi Hukum

Media

Dakwaan SAT Harus Batal Demi Hukum, Ini Alasannya

28 Mei 2018 RAKYAT MERDEKA ONLINE — Dakwaan Jaksa KPK terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) harus batal demi hukum, jika dalam pembuktiannya nanti majelis hakim Tipikor menemukan adanya penyimpangan dalam Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017 yang dijadikan alat bukti. Begitu kata Guru Besar Ilmu… Read More Dakwaan SAT Harus Batal Demi Hukum, Ini Alasannya

Media

Audit BPK 2017 Bisa Batal Demi Hukum

Akademisi Prof Pantja Bicara SKL BLBI Audit investigatif Badan Pemeriksa keuangan (BPK) 25 agustus 2017 terkait SKL BLBI ternyata tidak ada pihak yang diperiksa (auditee), sehingga hasil audit tersebut tidak ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan data yang dipakai sebatas data sekunder yang diperoleh dari penyidik KPK. Menurut guru besar ilmu hukum Universitas Padjadjaran, I… Read More Audit BPK 2017 Bisa Batal Demi Hukum

Media

BPK: Perhitungan Kerugian Negara Terkait BLBI Atas Permintaan KPK

22 Mei 2018 https://kumparan.com/ KUMPARAN, JAKARTA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara, menegaskan audit kerugian negara dalam kasus BLBI dilakukan pihaknya atas permintaan dari KPK. Audit tersebut yang kemudian dipermasalahkan terdakwa kasus BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung. “Permintaan KPK untuk menghitung kerugian negara,” kata Moermahadi usai mengikuti acara buka puasa bersama di Gedung… Read More BPK: Perhitungan Kerugian Negara Terkait BLBI Atas Permintaan KPK

Media

Audit Kasus BLBI yang Janggal dan Kontroversial

NERACA – Pengacara terkemuka Otto Hasibuan melihat adanya kejanggalan pada apa yang disebut laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 25 Agustus 2017 yang menilai adanya kerugian keuangan negara terkait penyelesaian kewajiban obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Laporan audit tersebut dikatakannya sangat berbeda dan bertentangan dengan Laporan BPK atas kasus yang sama tanggal 30… Read More Audit Kasus BLBI yang Janggal dan Kontroversial

Media

Otto Sebut Hasil Audit BPK Soal Kasus BLBI Dinilai Janggal

JPNN.COM – Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia Otto Hasibuan angkat bicara terkait laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyelesaian kewajiban obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Otto menilai ada yang janggal dalam laporan audit BPK tertanggal 25 Agustus 2017 tersebut karena menyebut adanya kerugian keuangan negara. Menurut Otto, laporan audit tersebut sangat berbeda… Read More Otto Sebut Hasil Audit BPK Soal Kasus BLBI Dinilai Janggal

Media

Dewan Pembina Peradi Nilai Audit BLBI Janggal

ANTARA News – Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan menilai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan terdapat kerugian keuangan negara terkait penyelesaian kewajiban obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terjadi kejanggalan. Otto menanggapi pemberitaan tentang hasil audit BPK terhadap penyelesaian kewajiban obligor BLBI tertanggal 25 Agustus 2017. “Laporan audit tersebut… Read More Dewan Pembina Peradi Nilai Audit BLBI Janggal