Akademisi Prof Pantja Bicara SKL BLBI Audit investigatif Badan Pemeriksa keuangan (BPK) 25 agustus 2017 terkait SKL BLBI ternyata tidak ada pihak yang diperiksa (auditee), sehingga hasil audit tersebut tidak ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan data yang dipakai sebatas data sekunder yang diperoleh dari penyidik KPK. Menurut guru besar ilmu hukum Universitas Padjadjaran, I… Read More Audit BPK 2017 Bisa Batal Demi Hukum
28 Mei 2018 METRO TV NEWS – Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung bergantung kepada audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017 yang dijadikan alat bukti. Dakwaan bisa batal demi hukum jika dalam pembuktiannya pengadilan menemukan penyimpangan dalam audit. Guru Besar Ilmu Hukum… Read More Nasib Dakwaan Syafruddin Arsyad Tergantung Audit BPK
28 Mei 2018 BISNIS.COM — Sidang perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung akan kembali digelar, Senin (28/5/2018), dengan agenda tanggapan penuntut umum atas eksepsi terdakwa. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran I Gde Pantja Astawa mengatakan dakwaan penuntut umum terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu semestinya batal demi hukum,… Read More Dakwaan Syafruddin Bisa Batal Demi Hukum
28 Mei 2018 BERITASATU – Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bisa batal demi hukum. Kondisi tersebut terjadi jika dalam proses pembuktian nanti, Majelis Hakim Tipikor Jakarta… Read More Dakwaan Syafruddin Bisa Batal Demi Hukum
NERACA – Pengacara terkemuka Otto Hasibuan melihat adanya kejanggalan pada apa yang disebut laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 25 Agustus 2017 yang menilai adanya kerugian keuangan negara terkait penyelesaian kewajiban obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Laporan audit tersebut dikatakannya sangat berbeda dan bertentangan dengan Laporan BPK atas kasus yang sama tanggal 30… Read More Audit Kasus BLBI yang Janggal dan Kontroversial
JPNN.COM – Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia Otto Hasibuan angkat bicara terkait laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penyelesaian kewajiban obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Otto menilai ada yang janggal dalam laporan audit BPK tertanggal 25 Agustus 2017 tersebut karena menyebut adanya kerugian keuangan negara. Menurut Otto, laporan audit tersebut sangat berbeda… Read More Otto Sebut Hasil Audit BPK Soal Kasus BLBI Dinilai Janggal
BERITASATU.COM, Jakarta – Pengacara Otto Hasibuan menilai tidak ada celah bagi pemerintah untuk kembali membuka masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang secara fakta hukum telah dinyatakan selesai. Apalagi menteri keuangan saat itu Sri Mulyani Indrawati dan Boediono yang menjabat menteri koordinator bidang perekonomian di hadapan Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Februari 2008 silam… Read More Pengacara: Kasus BLBI Telah Selesai
WARTAEKONOMI.CO.ID – Pakar hukum Otto Hasibuan menyebutkan perkara Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) telah berakhir atau tidak dapat diselidiki secara fakta hukum. “Kebijakan itu rangkaian untuk mengatasi krisis termasuk kebijakan BLBI dan program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) melalui proses politik dan berlandakan hukum yang sah,” kata Otto di Jakarta Jumat. Otto mengungkapkan landasan hukum… Read More Otto: Perkara Kasus BLBI Sudah Selesai
RMOL.CO – Secara fakta hukum, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah dinyatakan selesai. Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Otto Hasibuan, menjelaskan bahwa dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Februari 2008, Sri Mulyani yang kala itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Boediono sebagai Menko Perekonomian, mengatakan bahwa seluruh proses penyelidikan, penindakan dan… Read More Diingatkan, Boediono Dan Sri Mulyani Yang Mengunci Kasus BLBI
ANTARA News – Pakar hukum Otto Hasibuan menyebutkan perkara Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) telah berakhir atau tidak dapat diselidiki secara fakta hukum. “Kebijakan itu rangkaian untuk mengatasi krisis termasuk kebijakan BLBI dan program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) melalui proses politik dan berlandaskan hukum yang sah,” kata Otto di Jakarta Jumat. Otto mengungkapkan landasan… Read More Pakar: Perkara BLBI Tidak Dapat Diselidiki Secara Fakta Hukum