Media

Saksi Kasus BLBI Ungkap Alasan Hapus Utang Petani Dipasena

Reza Gunadha | Nikolaus Tolen “Pada saat itu, Presiden Megawati melontarkan kalimat ‘silakan dilanjutkan’ dan menurut saya itu adalah satu persetujuan,” katanya. SUARA.COM – Mantan Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo mengakui, keputusan penghapusan utang petani tambak di Bank BDNI yang berstatus bank beku operasi (BBO), diputuskan saat sidang kabinet terbatas 11 Februari 2004, yang dipimpin oleh… Read More Saksi Kasus BLBI Ungkap Alasan Hapus Utang Petani Dipasena

Fakta, Media

| Sidang Kasus BLBI | Mantan Ketua Perbanas: Penghapusbukuan Tak Selalu Berarti Kerugian

BISNIS.COM – Bankir senior, mantan Ketua Perbanas, Sigit Pramono menjelaskan bahwa dalam praktik perbankan penghapusbukuan tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk kerugian. Ia menjelaskan bahwa penghapusbukuan sama sekali tidak menghapuskan hak tagih. Kerugian baru terjadi jika hak tagihnya yang dihapus. “Penghapusbukuan hanya menghapus kredit dari catatan akutansi, karena itu dampaknya baru sebatas potential loss, belum… Read More | Sidang Kasus BLBI | Mantan Ketua Perbanas: Penghapusbukuan Tak Selalu Berarti Kerugian

Fakta, Media

Saksi Notaris Ungkap Dasar BPPN Terbitkan SKL untuk Sjamsul Nursalim

Fachrur Rozie LIPUTAN6.COM – Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tim penasehat hukum Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) mendatangkan Merryana Suryana yang merupakan notaris yang mencatat Pernyataan BPPN yang diwakili Farid Herianto. Dalam catatannya itu, Sjamsul Nursalim (SN) telah menyelesaikan transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian MSAA. Akta yang disebut Letter of Statement itu terkait… Read More Saksi Notaris Ungkap Dasar BPPN Terbitkan SKL untuk Sjamsul Nursalim

Media

Kepastian Hukum Masih Jadi Sorotan, Apindo Khawatirkan Persoalan Ini

04 Juni 2018 JAWAPOS.COM — Jaminan kepastian hukum di Indonesia masih menjadi persoalan bagi sejumlah pengusaha. Kondisi itu dikhawatirkan akan memicu hilangnya keinginan para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Kekhawatiran itu diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Salah satu contohnya adalah diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah… Read More Kepastian Hukum Masih Jadi Sorotan, Apindo Khawatirkan Persoalan Ini

Media

Lemahnya Kepastian Hukum Picu Demotivasi Pengusaha

04 Juni 2018 REPUBLIKA + METROTVNEWS + LIPUTAN6 + JPNN + GATRA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai jaminan kepastian hukum di Indonesia masih sangat lemah, sehingga bisa memicu demotivasi atau hilangnya gairah para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah satu obligor… Read More Lemahnya Kepastian Hukum Picu Demotivasi Pengusaha

Media

Ketidakpastian Hukum Kasus BLBI Jadi Sorotan Apindo

RAKYAT MERDEKA ONLINE —  Jaminan kepastian hukum di Indonesia masih sangat lemah, sehingga bisa memicu demotivasi atau hilangnya gairah para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu contoh yakni diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah satu obligor BLBI yang secara resmi sudah dinyatakan lunas oleh beberapa rezim pemerintahan sebelumnya. Ketua Umum… Read More Ketidakpastian Hukum Kasus BLBI Jadi Sorotan Apindo

Media

Pengamat: Dakwaan Syafruddin Arsyad Bisa Batal Demi Hukum

28 Mei 2018 SUARA.COM — Dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung harus batal demi hukum. Ini terjadi apabila dalam pembuktiannya nanti majelis hakim Tipikor menemukan adanya penyimpangan dalam Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017 yang dijadikan alat bukti. Ini ditegaskan Guru… Read More Pengamat: Dakwaan Syafruddin Arsyad Bisa Batal Demi Hukum

Media

Dakwaan SAT Harus Batal Demi Hukum, Ini Alasannya

28 Mei 2018 RAKYAT MERDEKA ONLINE — Dakwaan Jaksa KPK terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) harus batal demi hukum, jika dalam pembuktiannya nanti majelis hakim Tipikor menemukan adanya penyimpangan dalam Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017 yang dijadikan alat bukti. Begitu kata Guru Besar Ilmu… Read More Dakwaan SAT Harus Batal Demi Hukum, Ini Alasannya

Media

Nasib Dakwaan Syafruddin Arsyad Tergantung Audit BPK

28 Mei 2018 METRO TV NEWS – Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung bergantung kepada audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017 yang dijadikan alat bukti. Dakwaan bisa batal demi hukum jika dalam pembuktiannya pengadilan menemukan penyimpangan dalam audit. Guru Besar Ilmu Hukum… Read More Nasib Dakwaan Syafruddin Arsyad Tergantung Audit BPK

Media

Dakwaan Syafruddin Bisa Batal Demi Hukum

28 Mei 2018 BISNIS.COM — Sidang perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung akan kembali digelar, Senin (28/5/2018), dengan agenda tanggapan penuntut umum atas eksepsi terdakwa. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran I Gde Pantja Astawa mengatakan dakwaan penuntut umum terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu semestinya batal demi hukum,… Read More Dakwaan Syafruddin Bisa Batal Demi Hukum