Fakta, Media

| Sidang Kasus BLBI | Mantan Ketua Perbanas: Penghapusbukuan Tak Selalu Berarti Kerugian

BISNIS.COM – Bankir senior, mantan Ketua Perbanas, Sigit Pramono menjelaskan bahwa dalam praktik perbankan penghapusbukuan tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk kerugian. Ia menjelaskan bahwa penghapusbukuan sama sekali tidak menghapuskan hak tagih. Kerugian baru terjadi jika hak tagihnya yang dihapus. “Penghapusbukuan hanya menghapus kredit dari catatan akutansi, karena itu dampaknya baru sebatas potential loss, belum… Read More | Sidang Kasus BLBI | Mantan Ketua Perbanas: Penghapusbukuan Tak Selalu Berarti Kerugian

Fakta, Media

Saksi Notaris Ungkap Dasar BPPN Terbitkan SKL untuk Sjamsul Nursalim

Fachrur Rozie LIPUTAN6.COM – Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tim penasehat hukum Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) mendatangkan Merryana Suryana yang merupakan notaris yang mencatat Pernyataan BPPN yang diwakili Farid Herianto. Dalam catatannya itu, Sjamsul Nursalim (SN) telah menyelesaikan transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian MSAA. Akta yang disebut Letter of Statement itu terkait… Read More Saksi Notaris Ungkap Dasar BPPN Terbitkan SKL untuk Sjamsul Nursalim

Media

Kepastian Hukum Masih Jadi Sorotan, Apindo Khawatirkan Persoalan Ini

04 Juni 2018 JAWAPOS.COM — Jaminan kepastian hukum di Indonesia masih menjadi persoalan bagi sejumlah pengusaha. Kondisi itu dikhawatirkan akan memicu hilangnya keinginan para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Kekhawatiran itu diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Salah satu contohnya adalah diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah… Read More Kepastian Hukum Masih Jadi Sorotan, Apindo Khawatirkan Persoalan Ini

Media

Lemahnya Kepastian Hukum Picu Demotivasi Pengusaha

04 Juni 2018 REPUBLIKA + METROTVNEWS + LIPUTAN6 + JPNN + GATRA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai jaminan kepastian hukum di Indonesia masih sangat lemah, sehingga bisa memicu demotivasi atau hilangnya gairah para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah satu obligor… Read More Lemahnya Kepastian Hukum Picu Demotivasi Pengusaha

Media

Ketidakpastian Hukum Kasus BLBI Jadi Sorotan Apindo

RAKYAT MERDEKA ONLINE —  Jaminan kepastian hukum di Indonesia masih sangat lemah, sehingga bisa memicu demotivasi atau hilangnya gairah para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu contoh yakni diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah satu obligor BLBI yang secara resmi sudah dinyatakan lunas oleh beberapa rezim pemerintahan sebelumnya. Ketua Umum… Read More Ketidakpastian Hukum Kasus BLBI Jadi Sorotan Apindo

Media

Kepastian Hukum Masih Menjadi Sorotan Apindo

04 Juni 2018 TRIBUNNEWS.COM — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti soal jaminan kepastian hukum di Indonesia yang dinilai masih lemah, sehingga bisa memicu demotivasi atau hilangnya gairah para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, mengatakan satu di antara contohnya adalah soal diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah satu… Read More Kepastian Hukum Masih Menjadi Sorotan Apindo

Media

Pengamat: Dakwaan Syafruddin Arsyad Bisa Batal Demi Hukum

28 Mei 2018 SUARA.COM — Dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung harus batal demi hukum. Ini terjadi apabila dalam pembuktiannya nanti majelis hakim Tipikor menemukan adanya penyimpangan dalam Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017 yang dijadikan alat bukti. Ini ditegaskan Guru… Read More Pengamat: Dakwaan Syafruddin Arsyad Bisa Batal Demi Hukum

Media

Dakwaan SAT Harus Batal Demi Hukum, Ini Alasannya

28 Mei 2018 RAKYAT MERDEKA ONLINE — Dakwaan Jaksa KPK terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) harus batal demi hukum, jika dalam pembuktiannya nanti majelis hakim Tipikor menemukan adanya penyimpangan dalam Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017 yang dijadikan alat bukti. Begitu kata Guru Besar Ilmu… Read More Dakwaan SAT Harus Batal Demi Hukum, Ini Alasannya

Media

Audit BPK 2017 Bisa Batal Demi Hukum

Akademisi Prof Pantja Bicara SKL BLBI Audit investigatif Badan Pemeriksa keuangan (BPK) 25 agustus 2017 terkait SKL BLBI ternyata tidak ada pihak yang diperiksa (auditee), sehingga hasil audit tersebut tidak ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan data yang dipakai sebatas data sekunder yang diperoleh dari penyidik KPK. Menurut guru besar ilmu hukum Universitas Padjadjaran, I… Read More Audit BPK 2017 Bisa Batal Demi Hukum

Media

Nasib Dakwaan Syafruddin Arsyad Tergantung Audit BPK

28 Mei 2018 METRO TV NEWS – Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung bergantung kepada audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017 yang dijadikan alat bukti. Dakwaan bisa batal demi hukum jika dalam pembuktiannya pengadilan menemukan penyimpangan dalam audit. Guru Besar Ilmu Hukum… Read More Nasib Dakwaan Syafruddin Arsyad Tergantung Audit BPK