— Media —

Saksi Kasus BLBI Ungkap Alasan Hapus Utang Petani Dipasena

August 17, 2018

Reza Gunadha | Nikolaus Tolen “Pada saat itu, Presiden Megawati melontarkan kalimat ‘silakan dilanjutkan’ dan menurut saya itu adalah satu persetujuan,” katanya. SUARA.COM – Mantan Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo mengakui, keputusan penghapusan utang petani tambak di Bank BDNI yang berstatus bank beku operasi (BBO), diputuskan saat sidang kabinet terbatas 11 Februari 2004, yang dipimpin oleh… Read More Saksi Kasus BLBI Ungkap Alasan Hapus Utang Petani Dipasena

— Fakta, Media —

Sidang BLBI, Eks Mensesneg Jelaskan Soal Penghapusan Sebagian Utang Petani Tambak

August 17, 2018

LIPUTAN6.COM – Mantan Sekretaris Negara (Mensesneg) Bambang Kesowo mengakui bahwa keputusan penghapusan utang petani tambak utang di bank beku operasi (BBO) Bank BDNI diambil pada saat sidang kabinet terbatas 11 Februari 2004 yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun menurut dia, sidang itu diagendakan bukan atas permintaan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan bukan dalam rangka penyelesaian… Read More Sidang BLBI, Eks Mensesneg Jelaskan Soal Penghapusan Sebagian Utang Petani Tambak

— Fakta, Media —

Disetujui Megawati, Mantan Mensesneg Ungkap Alasan Hapus Utang Petani Tambak

August 16, 2018

AKTUAL.COM – Mantan Sekretaris Kabinet Prof. Bambang Kesowo mengaku keputusan penghapusan utang petani tambak utang di bank beku operasi (BBO) Bank BDNI diambil saat sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri. Sidang tersebut terjadi pada 11 Februari 2004. Demikian disampaikan Bambang Kesowo saat dihadirkan menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus SKL BLBI, di pengadilan… Read More Disetujui Megawati, Mantan Mensesneg Ungkap Alasan Hapus Utang Petani Tambak

— Fakta, Media —

| Sidang Kasus BLBI | Mantan Ketua Perbanas: Penghapusbukuan Tak Selalu Berarti Kerugian

August 14, 2018

BISNIS.COM – Bankir senior, mantan Ketua Perbanas, Sigit Pramono menjelaskan bahwa dalam praktik perbankan penghapusbukuan tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk kerugian. Ia menjelaskan bahwa penghapusbukuan sama sekali tidak menghapuskan hak tagih. Kerugian baru terjadi jika hak tagihnya yang dihapus. “Penghapusbukuan hanya menghapus kredit dari catatan akutansi, karena itu dampaknya baru sebatas potential loss, belum… Read More | Sidang Kasus BLBI | Mantan Ketua Perbanas: Penghapusbukuan Tak Selalu Berarti Kerugian

— Fakta, Media —

Saksi Notaris Ungkap Dasar BPPN Terbitkan SKL untuk Sjamsul Nursalim

August 14, 2018

Fachrur Rozie LIPUTAN6.COM – Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tim penasehat hukum Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) mendatangkan Merryana Suryana yang merupakan notaris yang mencatat Pernyataan BPPN yang diwakili Farid Herianto. Dalam catatannya itu, Sjamsul Nursalim (SN) telah menyelesaikan transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian MSAA. Akta yang disebut Letter of Statement itu terkait… Read More Saksi Notaris Ungkap Dasar BPPN Terbitkan SKL untuk Sjamsul Nursalim

— Media —

Kepastian Hukum Masih Jadi Sorotan, Apindo Khawatirkan Persoalan Ini

June 5, 2018

04 Juni 2018 JAWAPOS.COM — Jaminan kepastian hukum di Indonesia masih menjadi persoalan bagi sejumlah pengusaha. Kondisi itu dikhawatirkan akan memicu hilangnya keinginan para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Kekhawatiran itu diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Salah satu contohnya adalah diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah… Read More Kepastian Hukum Masih Jadi Sorotan, Apindo Khawatirkan Persoalan Ini

— Media —

Lemahnya Kepastian Hukum Picu Demotivasi Pengusaha

June 5, 2018

04 Juni 2018 REPUBLIKA + METROTVNEWS + LIPUTAN6 + JPNN + GATRA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai jaminan kepastian hukum di Indonesia masih sangat lemah, sehingga bisa memicu demotivasi atau hilangnya gairah para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah satu obligor… Read More Lemahnya Kepastian Hukum Picu Demotivasi Pengusaha

— Media —

Ketidakpastian Hukum Kasus BLBI Jadi Sorotan Apindo

June 5, 2018

RAKYAT MERDEKA ONLINE —  Jaminan kepastian hukum di Indonesia masih sangat lemah, sehingga bisa memicu demotivasi atau hilangnya gairah para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu contoh yakni diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah satu obligor BLBI yang secara resmi sudah dinyatakan lunas oleh beberapa rezim pemerintahan sebelumnya. Ketua Umum… Read More Ketidakpastian Hukum Kasus BLBI Jadi Sorotan Apindo

— Media —

Kepastian Hukum Masih Menjadi Sorotan Apindo

June 5, 2018

04 Juni 2018 TRIBUNNEWS.COM — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti soal jaminan kepastian hukum di Indonesia yang dinilai masih lemah, sehingga bisa memicu demotivasi atau hilangnya gairah para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, mengatakan satu di antara contohnya adalah soal diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah satu… Read More Kepastian Hukum Masih Menjadi Sorotan Apindo

— Media —

Pengamat: Dakwaan Syafruddin Arsyad Bisa Batal Demi Hukum

May 29, 2018

28 Mei 2018 SUARA.COM — Dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung harus batal demi hukum. Ini terjadi apabila dalam pembuktiannya nanti majelis hakim Tipikor menemukan adanya penyimpangan dalam Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017 yang dijadikan alat bukti. Ini ditegaskan Guru… Read More Pengamat: Dakwaan Syafruddin Arsyad Bisa Batal Demi Hukum