Tag: kepastian hukum

— Media —

Pengusaha Minta Pemerintah Beri Kepastian Hukum demi Masa Depan Indonesia yang Lebih Baik

June 27, 2019

Foto > Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani  Berita serupa juga dimuat antara lain oleh NERACA, KORANSINDO, SINDONEWS TRIBUNNEWS.COM – Dua pimpinan organisasi induk pengusaha Indonesia mengimbau demi kepentingan kepastian hukum, pemerintah harus menunjukkan sikap yang jelas dan tegas dalam menghormati perjanjian perjanjian yang mengikatnya dan jaminan hukum yang telah diberikannya. Ketua Umum… Read More Pengusaha Minta Pemerintah Beri Kepastian Hukum demi Masa Depan Indonesia yang Lebih Baik

— Media —

Ketua Kadin dan Apindo: Pemerintah Harus Tepati Janji

June 26, 2019

Berita serupa juga dimuat oleh JPPN, RMOL, OKEZONE, JURNAS.COM – Dua pimpinan organisasi induk pengusaha Indonesia mengimbau pemerintah bersuara untuk menunjukkan sikap jelas dan tegas dalam menghormati perjanjian yang mengikat. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menjelaskan, sikap jelas dan tegas ini bukan… Read More Ketua Kadin dan Apindo: Pemerintah Harus Tepati Janji

— Media —

Perkara BLBI: Pemerintah Lucu, Diam Saja

June 21, 2019

Mas Kumambang | KOMPASIANA | 20 Juni 2019 Aneh sekali menyaksikan “pertarungan bebas”  antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dan para pengacara Sjamsul Nursalim beberapa waktu belakangan ini. KPK bersikeras untuk menetapkan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tersebut sebagai tersangka, sedangkan para pengacaranya menegaskan klien mereka sudah memenuhi kewajibannya. Dua pihak saling mengklaim kebenaran posisi… Read More Perkara BLBI: Pemerintah Lucu, Diam Saja

— Media —

Mengapa KPK Hanya Mengusut Sjamsul Nursalim?

June 18, 2019

Anita Lestari | Kompasiana | 17 Juni 2019 KOMPASIANA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengincar Sjamsul Nursalim (SN) terkait keterlibatannya dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK menganggap SN masih berutang Rp 4,58 triliun pada negara. Padahal, SN sudah memperoleh Surat Keterangan Lunas (SKL) dari pemerintah dan SP-3 dari Kejaksaan Agung pada tahun… Read More Mengapa KPK Hanya Mengusut Sjamsul Nursalim?

— Media —

Penyelesaian Kasus BLBI Terkesan Dipaksakan

June 11, 2019

USMAN ANDHIKA, Pemerhati Masalah Ekonomi | 10 Juni 2019 NERACA – Menjelang akhir masa jabatan para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali diangkat ke permukaan. Kasusnya kini diarahkan kepada eks pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursaim, yang akan segera ditetapkan sebagai tersangka, meski yang bersangkutan telah menyelesaikannya… Read More Penyelesaian Kasus BLBI Terkesan Dipaksakan

— Media —

Kasus BLBI dan Penegakan Hukum yang Makin Rumit

June 11, 2019

NADA MANDALIKA, Jurnalis | 30 Mei 2019 KOMPASIANA – Kasus BLBI masuk ke dalam babak baru. Selasa, 28 Mei 2019, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Sjamsul Nursalim akan ditetapkan sebagai tersangka dan bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp4,8 triliun. Sangkaan KPK ini tidak terlepas dari putusan hukum yang diterima Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT)… Read More Kasus BLBI dan Penegakan Hukum yang Makin Rumit

— Media —

Govt Warned Against Annulling Debt Deals

June 11, 2019

THE JAKARTA POST – President Abdurrahman Wahid’s economic advisors warned the government on 25 July 2000 against arbitrarily annulling the debt-settlement agreements already concluded by indebted bankers and the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) in late 1998. Sofyan Wanandi, Chairman of the National Business Development Council, and Sri Mulyani Indrawati, secretary of the National Economic… Read More Govt Warned Against Annulling Debt Deals

— Media —

Sidang SKL BLBI: Eks Mensesneg Sebut Megawati Setuju Penghapus Bukuan Utang Petambak

August 17, 2018

JAWAPOS.COM – Mantan Menteri Sekretaris Negera (Mensesneg), Kabinet Gotong Royong, Bambang Kesowo mengatakan, penghapusan utang petani tambak di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) diambil pada saat sidang kabinet terbatas pada 11 Februari 2004 yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. “Persepsi saya setuju. Karena beliau memaparkannya setelah institusi memberikan pandangan (Ketua KSSK: Dorojatun Kuntjoro Jakti dan Kapolri),”… Read More Sidang SKL BLBI: Eks Mensesneg Sebut Megawati Setuju Penghapus Bukuan Utang Petambak

— Media —

Saksi Kasus BLBI Ungkap Alasan Hapus Utang Petani Dipasena

August 17, 2018

Reza Gunadha | Nikolaus Tolen “Pada saat itu, Presiden Megawati melontarkan kalimat ‘silakan dilanjutkan’ dan menurut saya itu adalah satu persetujuan,” katanya. SUARA.COM – Mantan Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo mengakui, keputusan penghapusan utang petani tambak di Bank BDNI yang berstatus bank beku operasi (BBO), diputuskan saat sidang kabinet terbatas 11 Februari 2004, yang dipimpin oleh… Read More Saksi Kasus BLBI Ungkap Alasan Hapus Utang Petani Dipasena