Media

Penyelesaian Kasus BLBI Terkesan Dipaksakan

USMAN ANDHIKA, Pemerhati Masalah Ekonomi | 10 Juni 2019 NERACA – Menjelang akhir masa jabatan para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali diangkat ke permukaan. Kasusnya kini diarahkan kepada eks pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursaim, yang akan segera ditetapkan sebagai tersangka, meski yang bersangkutan telah menyelesaikannya… Read More Penyelesaian Kasus BLBI Terkesan Dipaksakan

Media

Kasus BLBI dan Penegakan Hukum yang Makin Rumit

NADA MANDALIKA, Jurnalis | 30 Mei 2019 KOMPASIANA – Kasus BLBI masuk ke dalam babak baru. Selasa, 28 Mei 2019, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Sjamsul Nursalim akan ditetapkan sebagai tersangka dan bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp4,8 triliun. Sangkaan KPK ini tidak terlepas dari putusan hukum yang diterima Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT)… Read More Kasus BLBI dan Penegakan Hukum yang Makin Rumit

Media

Govt Warned Against Annulling Debt Deals

THE JAKARTA POST – President Abdurrahman Wahid’s economic advisors warned the government on 25 July 2000 against arbitrarily annulling the debt-settlement agreements already concluded by indebted bankers and the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) in late 1998. Sofyan Wanandi, Chairman of the National Business Development Council, and Sri Mulyani Indrawati, secretary of the National Economic… Read More Govt Warned Against Annulling Debt Deals

Media

Otto Hasibuan Says the BLBI Case Against Sjamsul Nursalim Has Expired

Jakarta, Beritasatu.com – Criminal law expert, Otto Hasibuan, said there was no connection between the corruption case of issuing a statement of full payment of Bank Indonesia Liquidity Assistance (SKL BLBI) by the former Head of the Indonesian Bank Restructuring Agency (SRI) and Sjamsul Nursalim. This statement was conveyed by Otto when he was asked… Read More Otto Hasibuan Says the BLBI Case Against Sjamsul Nursalim Has Expired

Media

Sidang SKL BLBI: Eks Mensesneg Sebut Megawati Setuju Penghapus Bukuan Utang Petambak

JAWAPOS.COM – Mantan Menteri Sekretaris Negera (Mensesneg), Kabinet Gotong Royong, Bambang Kesowo mengatakan, penghapusan utang petani tambak di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) diambil pada saat sidang kabinet terbatas pada 11 Februari 2004 yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. “Persepsi saya setuju. Karena beliau memaparkannya setelah institusi memberikan pandangan (Ketua KSSK: Dorojatun Kuntjoro Jakti dan Kapolri),”… Read More Sidang SKL BLBI: Eks Mensesneg Sebut Megawati Setuju Penghapus Bukuan Utang Petambak

Media

Saksi Kasus BLBI Ungkap Alasan Hapus Utang Petani Dipasena

Reza Gunadha | Nikolaus Tolen “Pada saat itu, Presiden Megawati melontarkan kalimat ‘silakan dilanjutkan’ dan menurut saya itu adalah satu persetujuan,” katanya. SUARA.COM – Mantan Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo mengakui, keputusan penghapusan utang petani tambak di Bank BDNI yang berstatus bank beku operasi (BBO), diputuskan saat sidang kabinet terbatas 11 Februari 2004, yang dipimpin oleh… Read More Saksi Kasus BLBI Ungkap Alasan Hapus Utang Petani Dipasena

Fakta, Media

Sidang BLBI, Eks Mensesneg Jelaskan Soal Penghapusan Sebagian Utang Petani Tambak

LIPUTAN6.COM – Mantan Sekretaris Negara (Mensesneg) Bambang Kesowo mengakui bahwa keputusan penghapusan utang petani tambak utang di bank beku operasi (BBO) Bank BDNI diambil pada saat sidang kabinet terbatas 11 Februari 2004 yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun menurut dia, sidang itu diagendakan bukan atas permintaan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan bukan dalam rangka penyelesaian… Read More Sidang BLBI, Eks Mensesneg Jelaskan Soal Penghapusan Sebagian Utang Petani Tambak

Fakta, Media

| Sidang Kasus BLBI | Mantan Ketua Perbanas: Penghapusbukuan Tak Selalu Berarti Kerugian

BISNIS.COM – Bankir senior, mantan Ketua Perbanas, Sigit Pramono menjelaskan bahwa dalam praktik perbankan penghapusbukuan tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk kerugian. Ia menjelaskan bahwa penghapusbukuan sama sekali tidak menghapuskan hak tagih. Kerugian baru terjadi jika hak tagihnya yang dihapus. “Penghapusbukuan hanya menghapus kredit dari catatan akutansi, karena itu dampaknya baru sebatas potential loss, belum… Read More | Sidang Kasus BLBI | Mantan Ketua Perbanas: Penghapusbukuan Tak Selalu Berarti Kerugian

Media

Kepastian Hukum Masih Jadi Sorotan, Apindo Khawatirkan Persoalan Ini

04 Juni 2018 JAWAPOS.COM — Jaminan kepastian hukum di Indonesia masih menjadi persoalan bagi sejumlah pengusaha. Kondisi itu dikhawatirkan akan memicu hilangnya keinginan para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Kekhawatiran itu diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Salah satu contohnya adalah diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah… Read More Kepastian Hukum Masih Jadi Sorotan, Apindo Khawatirkan Persoalan Ini