Media

Sidang SKL BLBI: Eks Mensesneg Sebut Megawati Setuju Penghapus Bukuan Utang Petambak

JAWAPOS.COM – Mantan Menteri Sekretaris Negera (Mensesneg), Kabinet Gotong Royong, Bambang Kesowo mengatakan, penghapusan utang petani tambak di Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) diambil pada saat sidang kabinet terbatas pada 11 Februari 2004 yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. “Persepsi saya setuju. Karena beliau memaparkannya setelah institusi memberikan pandangan (Ketua KSSK: Dorojatun Kuntjoro Jakti dan Kapolri),”… Read More Sidang SKL BLBI: Eks Mensesneg Sebut Megawati Setuju Penghapus Bukuan Utang Petambak

Media

Saksi Kasus BLBI Ungkap Alasan Hapus Utang Petani Dipasena

Reza Gunadha | Nikolaus Tolen “Pada saat itu, Presiden Megawati melontarkan kalimat ‘silakan dilanjutkan’ dan menurut saya itu adalah satu persetujuan,” katanya. SUARA.COM – Mantan Sekretaris Kabinet Bambang Kesowo mengakui, keputusan penghapusan utang petani tambak di Bank BDNI yang berstatus bank beku operasi (BBO), diputuskan saat sidang kabinet terbatas 11 Februari 2004, yang dipimpin oleh… Read More Saksi Kasus BLBI Ungkap Alasan Hapus Utang Petani Dipasena

Fakta, Media

Sidang BLBI, Eks Mensesneg Jelaskan Soal Penghapusan Sebagian Utang Petani Tambak

LIPUTAN6.COM – Mantan Sekretaris Negara (Mensesneg) Bambang Kesowo mengakui bahwa keputusan penghapusan utang petani tambak utang di bank beku operasi (BBO) Bank BDNI diambil pada saat sidang kabinet terbatas 11 Februari 2004 yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun menurut dia, sidang itu diagendakan bukan atas permintaan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan bukan dalam rangka penyelesaian… Read More Sidang BLBI, Eks Mensesneg Jelaskan Soal Penghapusan Sebagian Utang Petani Tambak

Fakta, Media

Disetujui Megawati, Mantan Mensesneg Ungkap Alasan Hapus Utang Petani Tambak

AKTUAL.COM – Mantan Sekretaris Kabinet Prof. Bambang Kesowo mengaku keputusan penghapusan utang petani tambak utang di bank beku operasi (BBO) Bank BDNI diambil saat sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri. Sidang tersebut terjadi pada 11 Februari 2004. Demikian disampaikan Bambang Kesowo saat dihadirkan menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus SKL BLBI, di pengadilan… Read More Disetujui Megawati, Mantan Mensesneg Ungkap Alasan Hapus Utang Petani Tambak

Fakta, Media

| Sidang Kasus BLBI | Mantan Ketua Perbanas: Penghapusbukuan Tak Selalu Berarti Kerugian

BISNIS.COM – Bankir senior, mantan Ketua Perbanas, Sigit Pramono menjelaskan bahwa dalam praktik perbankan penghapusbukuan tidak bisa langsung dianggap sebagai bentuk kerugian. Ia menjelaskan bahwa penghapusbukuan sama sekali tidak menghapuskan hak tagih. Kerugian baru terjadi jika hak tagihnya yang dihapus. “Penghapusbukuan hanya menghapus kredit dari catatan akutansi, karena itu dampaknya baru sebatas potential loss, belum… Read More | Sidang Kasus BLBI | Mantan Ketua Perbanas: Penghapusbukuan Tak Selalu Berarti Kerugian

Media

Kepastian Hukum Masih Jadi Sorotan, Apindo Khawatirkan Persoalan Ini

04 Juni 2018 JAWAPOS.COM — Jaminan kepastian hukum di Indonesia masih menjadi persoalan bagi sejumlah pengusaha. Kondisi itu dikhawatirkan akan memicu hilangnya keinginan para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Kekhawatiran itu diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Salah satu contohnya adalah diperkarakannya kembali kebijakan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah… Read More Kepastian Hukum Masih Jadi Sorotan, Apindo Khawatirkan Persoalan Ini

Media

Pengamat: Dakwaan Syafruddin Arsyad Bisa Batal Demi Hukum

28 Mei 2018 SUARA.COM — Dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung harus batal demi hukum. Ini terjadi apabila dalam pembuktiannya nanti majelis hakim Tipikor menemukan adanya penyimpangan dalam Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017 yang dijadikan alat bukti. Ini ditegaskan Guru… Read More Pengamat: Dakwaan Syafruddin Arsyad Bisa Batal Demi Hukum

Media

Dakwaan SAT Harus Batal Demi Hukum, Ini Alasannya

28 Mei 2018 RAKYAT MERDEKA ONLINE — Dakwaan Jaksa KPK terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) harus batal demi hukum, jika dalam pembuktiannya nanti majelis hakim Tipikor menemukan adanya penyimpangan dalam Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017 yang dijadikan alat bukti. Begitu kata Guru Besar Ilmu… Read More Dakwaan SAT Harus Batal Demi Hukum, Ini Alasannya

Media

Audit BPK 2017 Bisa Batal Demi Hukum

Akademisi Prof Pantja Bicara SKL BLBI Audit investigatif Badan Pemeriksa keuangan (BPK) 25 agustus 2017 terkait SKL BLBI ternyata tidak ada pihak yang diperiksa (auditee), sehingga hasil audit tersebut tidak ada pihak yang bisa dikonfirmasi. Bahkan data yang dipakai sebatas data sekunder yang diperoleh dari penyidik KPK. Menurut guru besar ilmu hukum Universitas Padjadjaran, I… Read More Audit BPK 2017 Bisa Batal Demi Hukum

Media

Nasib Dakwaan Syafruddin Arsyad Tergantung Audit BPK

28 Mei 2018 METRO TV NEWS – Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung bergantung kepada audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017 yang dijadikan alat bukti. Dakwaan bisa batal demi hukum jika dalam pembuktiannya pengadilan menemukan penyimpangan dalam audit. Guru Besar Ilmu Hukum… Read More Nasib Dakwaan Syafruddin Arsyad Tergantung Audit BPK