— Media —

Kadin dan Apindo Khawatir Masa Depan Tax Amnesti

June 27, 2019

Foto > Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani. POSKOTANEWS – Dua pimpinan organisasi induk pengusaha Indonesia mengimbau demi kepentingan kepastian hukum, pemerintah harus menunjukkan sikap yang jelas dan tegas dalam menghormati perjanjian perjanjian yang mengikatnya dan jaminan hukum yang telah diberikannya. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani dan Ketua… Read More Kadin dan Apindo Khawatir Masa Depan Tax Amnesti

— Media —

Pengusaha Minta Pemerintah Beri Kepastian Hukum demi Masa Depan Indonesia yang Lebih Baik

June 27, 2019

Foto > Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Roeslani Berita serupa juga dimuat antara lain oleh NERACA, KORANSINDO, SINDONEWS TRIBUNNEWS.COM – Dua pimpinan organisasi induk pengusaha Indonesia mengimbau demi kepentingan kepastian hukum, pemerintah harus menunjukkan sikap yang jelas dan tegas dalam menghormati perjanjian perjanjian yang mengikatnya dan jaminan hukum yang telah diberikannya. Ketua Umum… Read More Pengusaha Minta Pemerintah Beri Kepastian Hukum demi Masa Depan Indonesia yang Lebih Baik

— Media —

Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim: Pemerintah Semestinya Menagih Bukan Memidana

June 23, 2019

Berita serupa juga dimuat antara lain di LIPUTAN6, TRIBUNNEWS, TEMPO, JAWAPOS, SINDONEWS, INDOPOS, AKURAT.CO, TIRTO.ID, LAW JUSTICE, POSKOTANEWS, ELSHINTA.COM BISNIS.COM – Pemerintah semestinya mengajukan gugatan perdata atau penagihan kepada Sjamsul Nursalim bila dipandang terjadi kekurangan bayar dalam pengembalian utang BLBI. Pengacara Maqdir Ismail mengatakan kasus BLBI telah menghabiskan tenaga dan pikiran yang sangat menganggu dunia… Read More Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim: Pemerintah Semestinya Menagih Bukan Memidana

— Media —

Pengacara Sjamsul: Pemberian SKL Tindakan Sepihak Pemerintah

June 22, 2019

SUARA.COM – Kuasa Hukum tersangka Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail menyebut pemerintah seharusnya mengajukan gugatan atau penagihan bila Sjamsul yang telah berstatus tersangka di KPK disebut kekurangan membayar dalam pengembalian utang kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Lebih baik pemerintah mengajukan gugatan agar Sjamsul membayar kekurangan bila memang dipandang begitu. Dengan demikian masalah menjadi lebih… Read More Pengacara Sjamsul: Pemberian SKL Tindakan Sepihak Pemerintah

— Media —

KPK Diminta Tak Abaikan Perjanjian R&D Pemerintah

June 21, 2019

BERITASATU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak mengabaikan perjanjian yang dibuat pemerintah berupa pemberian pembebasan dan pelepasan (Release and Discharge/R&D) kepada para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah menandatangani Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan telah memenuhi seluruh kewajibannya. Hal itu dikatakan Maqdir Ismail, pengacara Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih… Read More KPK Diminta Tak Abaikan Perjanjian R&D Pemerintah

— Fakta, Media —

Permintaan KPK Agar SN Datang, Menyesatkan Dan Melawan Hukum

June 21, 2019

Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Nursalim (IN) datang ke KPK untuk mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dianggap merugikan keuangan negara, adalah upaya untuk mencitrakan SN dan IN telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dipersangkakan, tanpa proses hukum.… Read More Permintaan KPK Agar SN Datang, Menyesatkan Dan Melawan Hukum

— Media —

Kuasa Hukum Sesalkan Sjamsul Nursalim Dijadikan Tersangka Meskipun Sudah Lunasi Kewajiban

June 21, 2019

KOMPAS.COM – Otto Hasibuan, kuasa hukum Sjamsul Nursalim menyesalkan penetapan tersangka kliennya beserta sang istri, Itjih Nursalim. Sebab, hal tersebut dianggap bertentangan dengan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan Sjamsul sebagaimana tertuang dalam Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) tanggal 21 September 1998. Perjanjian tersebut ditandatangani antara pemerintah dan Sjamsul. “Faktanya, Sjamsul pada tanggal… Read More Kuasa Hukum Sesalkan Sjamsul Nursalim Dijadikan Tersangka Meskipun Sudah Lunasi Kewajiban

— Media —

Kasus BLBI-BDNI Sudah Selesai

June 20, 2019

Kasus BLBI-BDNI yang terjadi sekitar tahun 1997-1998 akibat krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sebenarnya sudah selesai sekitar 20 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1998–1999 melalui penandatanganan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dalam bentuk MSAA yang telah dipenuhi pada tanggal 25 Mei 1999 sebagaimana dinyatakan oleh Pemerintah sendiri dalam Surat Release and Discharge (Pembebasan… Read More Kasus BLBI-BDNI Sudah Selesai

— Media —

Kasus BLBI: Tak Objektif, Audit BPK 2017 Dinilai Layak Digugat

June 20, 2019

Berita serupa juga dimuat antara lain oleh REPUBLIKA, SINDONEWS, BERITASATU, VIVA.CO.ID, GLOBALNEWS, KEDAULATANRAKYAT, WASPADA, NERACA.CO.ID, BISNISINDONESIA BISNIS.COM – Audit investigasi BPK 2017 atas dugaan tindakan pindana korupsi dalam pemberian surat keterangan lunas BLBI dinilai tidak independen, objektif dan professional. Akibatnya, hasil audit menjadi keliru dan bertentangan dengan audit BPK pada 2002 dan 2006 yang menyatakan… Read More Kasus BLBI: Tak Objektif, Audit BPK 2017 Dinilai Layak Digugat

— Media —

Otto Hasibuan: Release and Discharge Jaminan Kepastian Hukum Pemerintah

June 16, 2019

Praktisi hukum Otto Hasibuan mengingatkan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (BLBI) yang menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sangat berbeda dan tidak bisa dikaitkan dengan Sjamsul Nursalim (SN). BISNISCOM – Release and discharge yang diberikan kepada pemegang saham bank penerima BLBI merupakan jaminan dari pemerintah demi kepastian hukum. Praktisi hukum Otto… Read More Otto Hasibuan: Release and Discharge Jaminan Kepastian Hukum Pemerintah